THALABUN NUSHRAH DAN KEKERASAN LATEN HIZBUT TAHRIR

Oleh Ayik HeriansyahPengurus Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat Hizbut Tahrir bukan gerakan dakwah dan politik yang bersih dari kekerasan sebagaimana persepsi publik. Ide dan metode kekerasan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir erat kaitannya dengan tujuan akhir Hizbut Tahrir meraih puncak kekuasaan politik denga cara-cara yang tidak demokratis dan tidak konstitusional. Ada satu konsep di dalam…

Read More

Perang Nikotin Big Tobacco vs Big Pharma, Nasib Buruh, Petani, dan UMKM Terancam

Pajak Fir’aun, Cukai Triliunan, dan Keringat Petani di Ladang Belum lama ini, Menteri Keuangan sempat membuat heboh dengan sebutan “pajak Fir’aun” untuk cukai rokok yang mencapai 57%. Memang, negara meraup untung besar. Pada tahun 2023 saja, penerimaan dari cukai rokok menembus Rp 218,85 triliun, setara sekitar 10% dari total penerimaan pajak nasional. Uang itu jelas…

Read More

Kasus Kuota Haji

Oleh: Nadirsyah Hosen Sekadar mengingatkan. Masalah dugaan korupsi kuota haji ini bukan masalah kelompok atau ormas. Ustad Khalid Basalamah dari Salafi sudah mengaku mengembalikan dana ke KPK, setelah beberapa kali diperiksa KPK. Dirjen PHU Kementerian Agama sudah diperiksa KPK dan menurut pemberitaan media massa diduga menerima aliran dana. Prof Hilman Latief ini dari Muhammadiyah, tepatnya…

Read More

ANARKISME: CIPTA KONDISI YANG BERBAHAYA

Oleh: Ayik Heriansyah PW LDNU Jawa Barat Kerusuhan dan penjarahan yang melanda berbagai kota selama Agustus ini bukan sekadar letupan emosi massa. Di balik demonstrasi yang awalnya damai, terselip benih anarkisme yang tumbuh subur dalam ketidakpastian sosial dan lemahnya penegakan hukum. Ketika gedung DPR diserbu, toko-toko dijarah, dan aparat kewalahan, muncul spekulasi, apakah anarkisme sengaja…

Read More

DEMOKRASI TERBAKAR, ASPIRASI MENJADI API

Oleh: Ayik HeriansyahPengurus Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat Malam tadi (29–30 Agustus 2025), sejumlah Gedung DPRD, halte, dan fasilitas umum lainnya di berbagai kota menjadi korban dari luapan emosi massa. Aksi yang semula diniatkan sebagai wujud aspirasi oleh pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa berubah menjadi tragedi yang memilukan. Peristiwa ini adalah pengingat tentang kerapuhan…

Read More

NEGARA RUSAK OLEH PEJABAT YANG TAMAK

Oleh: Ayik HeriansyahPengurus Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat Menjadi pejabat negara itu bukan perbuatan dosa. Bisa jadi ladang pahala asal niatnya lurus untuk melayani, mengayomi, dan mengabdi kepada rakyat. Jabatan adalah amanah konstitusional, bukan warisan keluarga. Jabatan bukan tempat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Ia bukan milik golongan, mazhab, tarekat, partai, atau ormas tertentu. Karena itu,…

Read More

Haidar Alwi: Konflik Ambon 2025 Jangan Jadi Spiral Baru, Maluku Harus Belajar dari Sejarah

Oleh: Saiful Huda Ems. R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai tragedi Ambon 2025 bukan sekadar tawuran pelajar yang berujung duka, melainkan peringatan keras bagi bangsa. Satu insiden di sekolah mampu menjelma menjadi bara yang membakar rumah, memaksa ratusan orang mengungsi, dan menghidupkan kembali trauma lama di Maluku. “Peristiwa ini…

Read More

HAIDAR ALWI DAN REVOLUSI SOSIAL RAKYAT BANTU RAKYAT

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, jurnalis dan analis politik. Kamis, 21 Agustus 2025 Rakyat Indonesia hari ini sedang dicekik oleh keadaan. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan mencekik, lapangan kerja susah, dan pelayanan kesehatan justru jadi ajang bisnis. Namun pejabat-pejabatnya malah sibuk berdebat, saling jegal, pesta pora di hotel mewah, hingga berjoget-joget di panggung…

Read More

Lima Abad Ponorogo dalam Perspektif Ketatanegaraan

Oleh: Dr. Lukman Santoso Az, (bergiat di ISNU Ponorogo; Pengajar Fakultas Syariah UIN Ponorogo) Tahun 2025 ini, Ponorogo berusia 529 tahun sejak dibentuk pada 11 Agustus 1496. Tanggal bersejarah ini hampir bersamaan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Usia lima abad tentu merupakan momen penting bagi Ponorogo sebagai satu entitas sosial-politik yang memiliki jejak panjang…

Read More

Melegalkan Zakat dan Wakaf sebagai Pilar Kebijakan Fiskal

Oleh : Jamal Mustofa (Ketua LWP MWC NU Jenangan periode 2019-2024) Pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menempatkan ekonomi syariah sebagai alternatif dari kapitalisme dan komunisme, patut diapresiasi. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ekonomi syariah bukan hanya soal “bebas bunga” atau “produk halal”, tetapi tentang keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan….

Read More