AswajaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai kaderisasi partai politik berbasis integritas menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah korupsi di Indonesia. Partai politik dinilai memiliki peran strategis dalam melahirkan calon pemimpin dan pejabat publik yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki komitmen antikorupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan proses kaderisasi politik masih menghadapi tantangan besar. Menurutnya, nilai integritas belum sepenuhnya menjadi fondasi utama dalam proses rekrutmen dan pembinaan kader partai politik.
“KPK mencermati masih adanya tantangan dalam memastikan proses kaderisasi politik berjalan berlandaskan nilai integritas,” kata Budi dalam keterangannya, Senin, 27 April 2026.
Sorotan KPK tersebut diperkuat oleh data penindakan sejak 2004 hingga 2025. Dari total 1.951 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi, sebanyak 371 orang atau sekitar 19,02 persen berasal dari kalangan anggota DPR dan DPRD.
Jumlah tersebut menempatkan legislator sebagai salah satu dari tiga profesi dengan kasus korupsi tertinggi. Selain anggota legislatif, KPK juga mencatat ada 176 pelaku dari kalangan wali kota atau bupati serta 31 pelaku dari kalangan gubernur.
Budi juga mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 11 kepala daerah. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa pembenahan sistem politik, rekrutmen calon, dan kaderisasi partai perlu dilakukan secara lebih serius.
Menurut KPK, jabatan publik semestinya diisi oleh individu yang memiliki rekam jejak baik, kapasitas memadai, serta integritas kuat. Jika proses politik masih dipengaruhi praktik transaksional, risiko penyalahgunaan kewenangan setelah seseorang menjabat akan semakin besar.
KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum semata. Upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui pendidikan antikorupsi, terutama bagi kader partai politik, penyelenggara negara, dan masyarakat sebagai pemilih.
Untuk itu, KPK menjalankan sejumlah program pendidikan dan pencegahan, antara lain Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Kedua program tersebut diarahkan untuk memperkuat nilai antikorupsi bagi pejabat publik, penyelenggara pemilu, serta pemangku kepentingan dalam proses demokrasi.
Selain menyasar pejabat dan penyelenggara pemilu, KPK juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang. Kampanye seperti Hajar Serangan Fajar dan kegiatan edukatif seperti Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran publik terhadap bahaya korupsi politik.
Budi menilai masyarakat memiliki posisi penting dalam rantai demokrasi. Sebagai pemilih, masyarakat tidak hanya menentukan arah kepemimpinan, tetapi juga berperan sebagai benteng utama untuk menolak praktik politik transaksional.
Praktik vote buying atau politik uang dinilai dapat merusak kualitas pemilu dan membuka jalan bagi korupsi berulang. Kandidat yang lahir dari proses politik berbiaya tinggi berpotensi terdorong untuk mengembalikan modal politiknya ketika sudah menduduki jabatan publik.
KPK meyakini perbaikan tata kelola partai politik akan berdampak luas terhadap kualitas kebijakan publik. Jika kaderisasi berjalan sehat dan berintegritas, kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, hingga pelayanan publik dapat lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, pembenahan partai politik tidak hanya penting bagi internal organisasi, tetapi juga bagi masa depan demokrasi dan pemerintahan Indonesia. KPK berharap partai politik mampu membangun sistem kaderisasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.
“Ketika proses kaderisasi dibangun dengan integritas, maka pemimpin yang lahir pun akan memiliki orientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan transaksional,” ujar Budi.***
