AswajaNews – Nasib 237 ribu guru honorer kembali menjadi perhatian di tengah pelaksanaan penataan tenaga non-ASN berdasarkan Undang-Undang ASN No 20 Tahun 2023. Kebijakan tersebut dinilai perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam layanan pendidikan. Di sisi lain, kebutuhan guru di sekolah negeri masih cukup besar. Jumlah kekurangan guru disebut mencapai lebih…
AswajaNews – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Kabupaten Pati kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa ini memunculkan desakan agar perlindungan anak di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, diperkuat secara serius. Kasus yang menyeret nama Pondok Pesantren Endolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, itu menjadi perhatian setelah dugaan pelecehan terhadap puluhan santriwati ramai diperbincangkan masyarakat. Banyak pihak…
AswajaNews – Kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren di Pati terus menjadi perhatian publik. Selain proses hukum terhadap pelaku, DPR RI kini menyoroti pentingnya pemulihan kesehatan bagi para korban. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan layanan kesehatan yang layak, baik secara fisik maupun mental. Menurut Netty,…
AswajaNews – Kasus kekerasan terhadap anak yang masih terus terjadi di berbagai tempat menjadi perhatian serius DPR RI. Tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, kasus serupa juga ditemukan di lembaga penitipan anak hingga satuan pendidikan. Melihat kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai mengkaji langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Fokus…
AswajaNews – Ribuan guru madrasah dari berbagai daerah bersiap menggelar aksi nasional di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 20 Mei 2026. Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan tuntutan pengangkatan guru menjadi PPPK/ASN serta peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Aksi nasional ini diserukan oleh Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) melalui surat resmi bernomor 001/PPPGMM/IV/2026. Surat tersebut ditandatangani…
AswajaNews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-17 yang digelar pada Selasa, 21 April 2026. Pengesahan ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat reformasi sistem peradilan pidana, terutama dalam menempatkan saksi dan korban sebagai pihak yang harus mendapat perlindungan dan pemulihan…
DPR Gandeng Tiga Kementerian Cari Solusi Kesejahteraan Guru Madrasah Swasta
DPR Targetkan Penyelesaian Status 630 Ribu Guru Madrasah Menjadi PPPK Secepatnya
