Oleh: M. Dawud, M.Sos (Sekjend PW ISNU Jatim)
*********
Pada Pilpres 2004, Gus Dur dihentikan langkahnya oleh KPU bukan melalui pertarungan gagasan atau suara, melainkan melalui lembaran hasil pemeriksaan medis. Dua dekade kemudian, pada 2024, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, diantar ke kursi wakil presiden meski belum genap 40 tahun dan tidak memiliki bukti kelulusan SMA yang sah, melalui rangkaian manuver hukum yang kemudian dinyatakan cacat oleh peradilan tertinggi.
Dua peristiwa ini bukan dua episode terpisah, melainkan cermin dari pola yang sama. Yakni institusi penyelenggara pemilu dan lembaga hukum tidak selalu berdiri di atas prinsip netralitas, tetapi bergerak mengikuti garis kepentingan kekuasaan. Yang berubah hanyalah alatnya. Pada 2004, alat itu bernama kesehatan. Pada 2024, alat itu bernama legalisme.
Ketika Gus Dur mendaftar sebagai calon presiden pada Pemilu 2004, KPU tidak menolaknya berdasarkan putusan politik partai atau kurangnya dukungan parlemen. KPU merujuk pada Surat Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2004 yang mensyaratkan calon presiden mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Rujukan teknisnya adalah hasil pemeriksaan Ikatan Dokter Indonesia yang menyatakan Gus Dur tidak sehat secara fisik untuk menjalankan tugas kenegaraan, dengan catatan kondisi penglihatannya hampir buta dan keharusan dituntun ketika berjalan. Pada 15 Mei 2004, KPU mengirim surat resmi kepada PKB yang menyatakan Gus Dur tidak memenuhi syarat kemampuan rohani dan jasmani. Dari enam pasangan calon yang mendaftar, hanya pasangan Gus Dur – Marwah Daud Ibrahim yang gugur di tahap verifikasi kesehatan.
Secara formal, keputusan itu tampak prosedural. Namun secara politik, ia mengandung persoalan mendasar. Pertama, tidak ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk menguji apakah ketidakmampuan jasmani benar-benar berimplikasi pada ketidakmampuan menjalankan fungsi kepresidenan, ataukah ia semata-mata menjadi pintu masuk bagi pertimbangan politik yang tidak diucapkan. Kedua, IDI sebagai organisasi profesi medis melampaui kewenangannya ketika tidak hanya menyampaikan diagnosis klinis, tetapi juga menilai kemampuan seseorang memimpin negara. Penilaian yang bersifat politik, bukan medis. Ketiga, Gus Dur sendiri tidak melihat keputusan itu sebagai persoalan kesehatan. Ia melihatnya sebagai penjegalan politik.
“Ada yang menjegal saya jadi calon presiden, sebab saya telah mengubah status quo,” kata Gus Dur, seraya menambahkan bahwa demokrasi hanya akan berjalan jika kedaulatan hukum ditegakkan dan ada persamaan perlakuan bagi setiap warga negara.
“Mereka takut saya jadi presiden,” tegasnya.
Pernyataan Gus Dur bukan retorika kosong. Ia adalah interpretasi atas realitas politik 2004 yang tengah berada dalam fase transisi pasca-Orde Baru, ketika kekuatan lama masih berusaha mempertahankan pengaruh dan kekuatan baru. Gus Dur dengan basis Nahdlatul Ulama yang massif dianggap ancaman bagi stabilitas kartel politik yang sedang terbentuk. Dalam kerangka teori oligarki Winters, kekuasaan tidak selalu dijalankan melalui represi terbuka, tetapi melalui kemampuan kelompok kaya mempertahankan kekayaan dan pengaruhnya dengan mengendalikan jalur institusional. Penolakan terhadap Gus Dur dapat dibaca sebagai upaya oligarki politik yang sedang berkonsolidasi untuk menutup pintu bagi aktor yang tidak dapat dikendalikan melalui patronase biasa. Gus Dur adalah patron yang terlalu besar, terlalu independen, dan terlalu populer untuk menjadi klien dalam jaringan kekuasaan yang sedang dibangun. Karena itu ia harus disingkirkan. Dan instrumen yang paling netral secara formal adalah kesehatan.
Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa salah satu syarat pemimpin adalah al-‘adalah (keadilan yang komprehensif) serta kesehatan panca indera dan anggota tubuh. Namun al-Mawardi juga menegaskan bahwa kepatuhan kepada pemimpin memiliki batasan. Apabila keadilan gugur, kewajiban patuh itu pun gugur. Dalam kasus Gus Dur, yang dipersoalkan bukan keadilannya, melainkan kondisi fisiknya. Tetapi siapa yang berhak menentukan bahwa fisik yang terbatas tidak mampu memimpin? Gus Dur adalah contoh pemimpin yang keadilannya justru menjadi ancaman bagi mereka yang tidak menginginkan keadilan ditegakkan.
Gus Dur tidak tinggal diam. Ia menggugat KPU dan IDI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi Rp 1 triliun. Gus Dur menilai keputusan itu melanggar UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Gugatan itu ditolak pada 12 Oktober 2004. Majelis hakim berpendapat KPU memiliki kewenangan konstitusional menilai kelayakan calon presiden sesuai UUD 1945 Pasal 22E ayat (5) dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres. Dengan kata lain, pengadilan membaca persoalan ini sebagai persoalan kewenangan formal, bukan keadilan substantif. Gus Dur pun memilih golput dan menyatakan berada di luar sistem. Ia kalah secara elektoral, tetapi kritiknya tentang standar ganda demokrasi tetap relevan hingga dua dekade kemudian.
Pada 2024, persoalannya bukan lagi tentang siapa yang layak secara kesehatan, melainkan tentang siapa yang layak secara administrasi. Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai calon wakil presiden pada usia 36 tahun, sementara Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Jalan bagi Gibran terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023, yang menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pilkada. Gibran saat itu menjabat Wali Kota Surakarta. Putusan MK 90/2023 sejak awal menuai kontroversi etik. Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran sendiri. Ia saudara ipar Presiden Jokowi. Anwar Usman kemudian dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK, meskipun tetap menjabat sebagai hakim konstitusi.
Ini bukan detail kecil. Ini indikasi bahwa lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi justru menjadi bagian dari mekanisme rekayasa politik untuk membuka jalan bagi kepentingan dinasti. Dalam ilmu politik, fenomena ini disebut judicialization of politics yang berbalik menjadi politicization of the judiciary. Yakni kondisi ketika pengadilan tidak lagi netral, melainkan menjadi instrumen bagi kekuasaan eksekutif untuk melegitimasi tujuannya.
Namun cacat administrasi Gibran tidak berhenti pada soal usia. Persoalan lebih telanjang muncul terkait syarat pendidikan. Pasal 169 huruf r UU Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Untuk mengakomodasi Gibran, yang tidak memiliki ijazah SMA konvensional, KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang di dalamnya terdapat Pasal 18 ayat (3) yang mengecualikan kewajiban melampirkan bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Ketentuan ini muncul mendadak. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu mencatat norma tersebut tidak pernah dicantumkan dalam uji publik maupun rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, dan hanya diberlakukan khusus untuk Pilpres, tidak untuk pencalonan legislatif maupun kepala daerah. Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy’ari, dalam persidangan di MK pada 2026, mengakui KPU tidak melakukan klarifikasi atas kebenaran dan keabsahan dokumen syarat pendidikan yang disampaikan Gibran, dengan alasan tidak ada keraguan dan tidak ada aduan masyarakat, serta dokumen serupa telah digunakan dalam Pilkada Solo 2020.
Pengakuan itu penting karena menunjukkan verifikasi administrasi tidak dijalankan secara akuntabel. Padahal seharusnya menjadi fondasi integritas pencalonan. Pasal 230 ayat (1) UU Pemilu tidak hanya mensyaratkan kelengkapan dokumen, tetapi juga keabsahannya. KPU memilih membaca syarat itu secara minimalis ketika berhadapan dengan kandidat yang memiliki koneksi kekuasaan, dan secara maksimalis ketika berhadapan dengan kandidat yang tidak memiliki koneksi kekuasaan sebagaimana terjadi pada Gus Dur dua dekade sebelumnya.
Yang lebih telanjang lagi, fakta cacat administrasi itu tidak pernah benar-benar diselesaikan tuntas. Pada 2026, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sekolah menengah atas luar negeri yang disetarakan. Mahkamah Agung juga membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran dan menyatakan dokumen yang ada tidak membuktikan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. MA bahkan menyebut adanya pelanggaran administratif yang terencana secara terstruktur dan sistematis. Namun baik MK maupun MA tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan MA menyerahkan persoalan itu ke DPR. Dengan kata lain, cacat administrasi diakui secara hukum, tetapi tidak berimplikasi pada konsekuensi politik. Legalitas ditegakkan sebagai wacana, tetapi tidak ditegakkan sebagai sanksi.
Jika diletakkan berdampingan, dua kasus ini memperlihatkan inversi mencolok. Pada 2004, syarat Kesehatan digunakan untuk mengeksklusi kandidat yang secara politik dianggap mengganggu. Padahal syarat tersebut substantif dan medis. Pada 2024, syarat administrasi dilonggarkan. Padahal syarat tersebut seharusnya formal dan prosedural. Bahkan, direkayasa untuk menginklusi kandidat yang secara politik dianggap menguntungkan. Dalam kasus Gus Dur, KPU bertindak sebagai penjaga gerbang yang ketat. KPU merujuk hasil pemeriksaan IDI, mengeluarkan surat resmi penolakan, dan bersikap tegas meski menuai kritik. Dalam kasus Gibran, KPU bertindak sebagai fasilitator akomodatif dengan mengeluarkan PKPU yang dirancang khusus, tidak melakukan klarifikasi keabsahan dokumen, dan membiarkan proses berjalan hingga kandidat dilantik.
Ini bukan perbedaan standar yang bisa dijelaskan oleh perkembangan zaman atau perbaikan regulasi. Ini perbedaan standar yang dijelaskan oleh konfigurasi kekuasaan. Pada 2004, Gus Dur berada di luar lingkaran kekuasaan yang sedang berkonsolidasi. Ia mantan presiden, tetapi masih memiliki legitimasi massa besar dan independensi tinggi. Ia tidak dapat dikendalikan melalui partai. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya cara mengeluarkannya dari kontestasi adalah melalui instrumen yang tampak netral, yakni kesehatan. Pada 2024, Gibran berada di jantung lingkaran kekuasaan. Ia putra presiden yang sedang menjabat, dan presiden itu memiliki kepentingan langsung memastikan keberlanjutan kekuasaan melalui putranya. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya cara memasukkannya ke kontestasi adalah melalui instrumen yang tampak netral, yakni legalitas.
KPU dan MK dapat bertindak begitu berbeda dalam dua periode berbeda. Institusi tidak pernah benar-benar netral. Ia produk kompromi politik dan konfigurasi kekuasaan pada saat dibentuk dan diisi. KPU 2004 masih dalam bayang-bayang transisi dan belum sepenuhnya melepaskan diri dari logika Orde Baru, di mana negara memiliki otoritas menentukan siapa yang “layak” dan siapa tidak. KPU 2024 telah melalui proses konsolidasi oligarkis, di mana institusi penyelenggara pemilu tidak lagi berfungsi sebagai wasit independen, melainkan bagian dari jaringan patronase yang lebih luas. Meskipun prosedur elektoral tetap kompetitif, substansi demokrasi melemah karena kekuasaan tetap terkonsentrasi di dalam jaringan oligarkis. Dalam kerangka ini, KPU bukan aktor yang berdiri di luar jaringan itu. Ia salah satu simpul di dalamnya.
Jeffrey Winters dalam Oligarchy (2011) berargumen bahwa oligarki di Indonesia tidak memerintah secara langsung melalui jabatan formal, melainkan melalui kemampuan mempertahankan kekayaan dan pengaruh dengan menempatkan pelindung politik di posisi strategis. Dalam kasus Gibran, logika itu bekerja sangat jelas. Jokowi, sebagai presiden yang sedang menjabat, tidak mencalonkan diri lagi karena batasan periode, tetapi ia memiliki kepentingan memastikan kekuasaan tidak jatuh ke tangan aktor yang dapat mengancam kepentingan ekonomi dan jaringan politiknya. Gibran adalah instrumen untuk mencapai tujuan itu. Ia tidak perlu memiliki kapasitas substantif untuk memerintah. Yang ia perlukan adalah legitimasi formal untuk menduduki jabatan. Dan legitimasi formal itu disediakan melalui putusan MK yang kontroversial, PKPU yang rekayasa, dan verifikasi administrasi yang tidak dijalankan serius.
Fenomena ini disebut “normalisasi dinasti politik dalam lingkungan demokratis”.
Hampir 30 persen anggota parlemen Indonesia memiliki keterkaitan dengan keluarga politik, dan angka itu terus meningkat seiring menguatnya kartelisasi partai dan kooptasi birokrasi. Gibran bukan kasus pertama, tetapi ia kasus paling telanjang karena melibatkan kombinasi hubungan darah dengan presiden, putusan pengadilan yang melibatkan paman sendiri, dan rekayasa regulasi yang dilakukan dalam waktu singkat menjelang pendaftaran. Dalam kerangka competitive authoritarianism, fenomena ini tidak perlu dipahami sebagai kembalinya otoritarianisme klasik, melainkan kondisi di mana pemilu tetap diadakan secara kompetitif, tetapi lapangan permainannya sudah dicondongkan secara sistematis melalui penyalahgunaan sumber daya negara, intervensi terhadap lembaga penegak hukum, dan manipulasi aturan.
Yang membuat kasus Gibran berbeda dari sekadar politik dinasti biasa adalah keterlibatan lembaga hukum dalam merekayasa hasil. Putusan MK 90/2023 tidak hanya mengubah tafsir syarat usia. Putusan itu menciptakan pengecualian yang secara faktual hanya berlaku untuk satu orang, yaitu Gibran. Fenomena ini disebuut legalisme otoriter atau autocratic legalism. Modus di mana penguasa menggunakan mekanisme hukum yang sah untuk membunuh demokrasi secara perlahan dari dalam. Hukum tidak dilanggar secara terang-terangan, namun digunakan sebagai alat melegitimasi tindakan yang secara substantif bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ketika Mahkamah Agung kemudian menyatakan ada pelanggaran administratif yang terencana secara terstruktur dan sistematis, ia sebenarnya sedang mengonfirmasi bahwa yang terjadi bukan kelalaian, melainkan rekayasa. Namun konfirmasi itu datang terlambat, dan tidak memiliki daya ikat mengubah hasil.
Jika dua kasus ini dibaca melalui lensa demokrasi deliberatif dan substantif, yang tampak adalah paradoks. Indonesia berhasil mempertahankan prosedur electoral. Pemilu tetap diadakan, kandidat tetap bersaing, rakyat tetap memberikan suara. Tetapi prosedur itu kehilangan makna ketika pintu masuk kontestasi ditentukan bukan oleh kapasitas atau integritas, melainkan oleh kedekatan dengan kekuasaan. Gus Dur adalah contoh bagaimana prosedur digunakan untuk mengeksklusi aktor yang tidak diinginkan, bahkan ketika alas an kesehatan yang digunakan tidak berkaitan langsung dengan kemampuan menjalankan tugas. Gibran adalah contoh bagaimana prosedur digunakan untuk menginklusi aktor yang diinginkan, bahkan ketika legalitas sebagai alasan yang digunakan tidak memiliki dasar faktual kuat.
Dalam kedua kasus, yang dikorbankan adalah prinsip kesetaraan di depan hukum. Gus Dur menggugat dan kalah, bukan karena argumennya lemah, tetapi karena pengadilan membaca persoalan itu sebagai kewenangan formal.
Gibran diloloskan dan menang, bukan karena memenuhi syarat, tetapi karena lembaga yang seharusnya mengawasi justru menjadi bagian dari koalisi yang mengusungnya. Ketika hukum digunakan secara selektif, yakni ketat bagi mereka di luar lingkaran kekuasaan, dan longgar bagi mereka di dalamnya. Maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik terhadap institusi, tetapi legitimasi seluruh sistem demokrasi. Survei demi survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap KPU, MK, dan partai politik terus menurun, terutama setelah Pilpres 2024. Ini bukan gejala yang bisa diabaikan sebagai kekecewaan politik biasa. Ini indikasi bahwa demokrasi Indonesia sedang bergerak menuju apa yang disebut pseudo-demokrasi, yaknii sistem di mana prosedur elektoral tetap berjalan, tetapi kompetisi bermakna, representasi, dan akuntabilitas telah dikosongkan.
Gus Dur pernah mengatakan demokrasi akan berjalan jika dua hal ditegakkan, yakni kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi setiap warga negara. Dua dekade setelah ia dijegal oleh alasan kesehatan, kedua prinsip itu masih jauh dari terwujud. Kita memiliki lebih banyak regulasi, lembaga pengawas, dan prosedur, tetapi tidak memiliki jaminan bahwa semuanya diterapkan secara setara. Kesehatan Gus Dur dijadikan alasan menutup pintunya, sedangkan ijazah Gibran yang tidak terbukti justru dibiarkan berlalu. Yang berubah adalah alatnya. Yang tetap adalah logikanya. Logika bahwa kekuasaan menentukan siapa yang layak dan siapa tidak, dan hukum dipilih untuk membenarkan pilihan itu.
Jika kita ingin serius membangun demokrasi substantif, kita tidak cukup hanya memperbaiki regulasi pemilu atau menambah kewenangan pengawas. Kita perlu mempertanyakan kembali relasi antara kekuasaan dan institusi. Siapa yang mengisi lembaga itu, kepentingan siapa yang mereka layani, dan sejauh mana mereka dapat bertindak independen ketika berhadapan dengan kekuatan oligarki. Tanpa itu, kita hanya akan mengulang siklus yang sama. Setiap kali ada kandidat yang mengganggu, kita mencari alasan menolaknya. Setiap kali ada kandidat yang menguntungkan, kita mencari alasan meloloskannya. Dan demokrasi akan terus berjalan sebagai prosedur, tanpa pernah menjadi keadilan.(***)
