AswajaNews – Wacana perubahan status guru kembali menjadi perhatian publik setelah muncul usulan penghapusan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dalam sistem rekrutmen guru nasional.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang meminta pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola tenaga pendidik di Indonesia.
Menurut Lalu, sistem klaster guru yang berlaku saat ini, termasuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu, dinilai menimbulkan banyak persoalan di lapangan.
“Sistem kluster guru yang ada saat ini harus dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS,” ujar Lalu dalam keterangannya.
Ia menilai kebijakan pengangkatan guru selama ini belum sepenuhnya sinkron. Akibatnya, muncul berbagai persoalan mulai dari ketidakjelasan status, keterlambatan pembayaran gaji, hingga disparitas kesejahteraan antarwilayah.
Lalu juga menyoroti masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan guru PPPK. Kondisi tersebut disebut berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga pendidik di sejumlah daerah.
“Banyak guru menjadi korban sistem yang tidak sinkron,” katanya menambahkan terkait persoalan yang dihadapi para tenaga pendidik.
Menurutnya, jika pemerintah menerapkan sistem rekrutmen satu jalur melalui CPNS, maka peluang guru untuk memperoleh status pegawai negeri sipil akan semakin terbuka. Selain itu, pengelolaan guru dinilai dapat berjalan lebih terpusat dan merata.
Ia menegaskan guru merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa sehingga negara perlu menghadirkan sistem kepegawaian yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh tenaga pendidik.
Wacana penghapusan skema PPPK sendiri hingga kini masih menjadi pembahasan di tingkat pemerintah dan DPR. Namun usulan tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian para guru di berbagai daerah karena berkaitan langsung dengan status dan kesejahteraan mereka di masa depan.***
