AswajaNews – Wacana perubahan status guru kembali menjadi perhatian publik setelah muncul usulan penghapusan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dalam sistem rekrutmen guru nasional. Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang meminta pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola tenaga pendidik di Indonesia. Menurut Lalu, sistem…
AswajaNews – Polemik mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di daerah mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah pusat kini tengah menyusun langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan kepegawaian dan keuangan daerah secara terintegrasi. Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan di Jakarta pada Kamis,…
AswajaNews – Harapan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendapatkan kesetaraan penuh dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menemui jalan buntu. Mahkamah Konstitusi secara resmi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Putusan dengan nomor 84/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh Forum Aspirasi…
AswajaNews – Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Idulfitri 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp55 triliun atau naik 10,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kesejahteraan aparatur negara tetap terjaga di tengah momentum Ramadan dan Lebaran. Menteri…
DPR Targetkan Penyelesaian Status 630 Ribu Guru Madrasah Menjadi PPPK Secepatnya
AswajaNews – Kabar gembira bagi ratusan ribu tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan nasib guru madrasah swasta jadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan para guru honorer terkait kepastian status kepegawaian mereka. Hingga Februari 2026, Kemenag…
