Oleh: Agus Setyawan
*********
Setiap musim kemarau, cerita yang sama kembali muncul. Kabut asap tebal menutupi langit, penerbangan dibatalkan, sekolah diliburkan, dan warga—terutama anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan—menderita. Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seolah sudah menjadi ritual tahunan. Padahal, setiap tahun pemerintah mengumumkan kesiapsiagaan, operasi pemadaman, dan penegakan hukum. Mengapa pola ini terus berulang? Jawabannya sederhana sekaligus menyakitkan: Indonesia masih malas belajar mitigasi secara sungguh-sungguh.
Karhutla bukan bencana alam murni. Sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia—pembukaan lahan dengan cara membakar, baik oleh perusahaan maupun individu. Data titik panas yang terus muncul di Sumatera dan Kalimantan setiap tahun menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih jauh dari memadai. Operasi pemadaman memang digelar, tetapi selalu bersifat reaktif. Begitu asap sudah tebal dan korban berjatuhan, baru aparat bergerak massif. Setelah hujan turun dan asap mereda, isu itu pun tenggelam hingga musim kemarau berikutnya.
Kegagalan belajar terlihat jelas pada beberapa aspek. Pertama, penegakan hukum terhadap korporasi dan pelaku pembakaran lahan masih lemah dan tidak konsisten. Sanksi sering berhenti di tingkat administratif atau denda yang tidak menimbulkan efek jera. Kedua, tata kelola lahan dan izin konsesi belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip kehati-hatian lingkungan. Ketiga, sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan masih sporadis. Keempat, koordinasi antarlembaga—pusat, daerah, TNI, Polri, dan perusahaan—kerap tumpang tindih atau terlambat.
Ironisnya, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum dan pengalaman bertahun-tahun. Ada Undang-Undang tentang Kebakaran Hutan dan Lahan, ada moratorium, ada satgas, ada teknologi pemantauan satelit. Namun, semua itu belum cukup mengubah perilaku di lapangan. Mitigasi yang sesungguhnya menuntut perubahan struktural: penataan ulang perizinan, pengawasan ketat terhadap konsesi, insentif bagi praktik lahan tanpa bakar, serta pelibatan masyarakat adat dan petani kecil sebagai mitra, bukan sekadar objek program.
Bencana asap juga menyingkap ketimpangan. Mereka yang paling menderita biasanya bukan pemilik modal yang membuka lahan, melainkan warga biasa yang menghirup udara beracun setiap hari. Anak-anak kehilangan hari sekolah, pekerja informal kehilangan pendapatan, dan sistem kesehatan daerah kewalahan. Jika negara serius melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang sehat, maka pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan pemadaman setelah api berkobar.
Belajar dari bencana berarti tidak mengulangi kesalahan yang sama. Indonesia tidak kekurangan pengetahuan atau teknologi. Yang kurang adalah komitmen politik yang konsisten, keberanian menindak pelaku besar, dan kesabaran membangun sistem pencegahan jangka panjang. Selama pendekatan masih reaktif dan musiman, kabut asap akan terus kembali, dan kita akan terus mengulang narasi yang sama: “tahun ini lebih parah” atau “tahun ini lebih terkendali”—tanpa pernah benar-benar selesai.
Mitigasi bukan soal siap siaga saat api sudah menyala. Ia adalah soal mencegah api itu muncul. Jika Indonesia ingin berhenti menjadi tuan rumah bencana asap berulang, maka kemalasan belajar harus diakhiri. Saatnya beralih dari reaksi tahunan menuju pencegahan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
