Oleh: Agus Setyawan*
Banjir bandang yang menerjang Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin malam 21 September 2026, kembali mengingatkan kita pada kenyataan pahit. Hujan dengan intensitas mencapai 94–99 milimeter dalam semalam cukup untuk memutus jalan nasional, merusak puluhan kendaraan, menewaskan satu warga, dan membuat puluhan keluarga mengungsi. Hanya beberapa minggu sebelumnya, debu vulkanik Gunung Anak Krakatau sempat menyelimuti Lampung hingga sebagian Jabodetabek, memaksa sekolah beralih daring dan warga berlomba memakai masker.
Dua peristiwa berbeda, satu pola yang sama: kita masih lebih sering bereaksi daripada mencegah.
Indonesia memang negeri rawan bencana. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga awal September 2026 mencatat 1.730 kejadian, didominasi bencana hidrometeorologi—kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrem, dan longsor. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim hujan 2026/2027 akan datang lebih lambat akibat El Niño yang kuat. Artinya, pola cuaca ekstrem—kekeringan di satu sisi dan hujan lebat tiba-tiba di sisi lain—akan semakin sering kita hadapi.
Masalahnya bukan pada jumlah peringatan dini. BMKG rutin mengeluarkan informasi cuaca. PVMBG memantau gunung api. BNPB dan BPBD memiliki struktur hingga tingkat daerah. Namun, jarak antara data dan tindakan di lapangan masih terlalu jauh. Di Solok, hujan lebat sudah terpantau, tetapi infrastruktur drainase, tata ruang kawasan hulu, dan kesiapsiagaan warga tampak belum sebanding dengan risiko. Di sekitar Anak Krakatau, sebaran abu sempat mengejutkan warga yang merasa “sudah biasa” hidup dekat gunung api.
Mitigasi bencana di Indonesia masih terlalu bergantung pada respons darurat. Begitu kejadian terjadi, aparat bergerak cepat: evakuasi, pembersihan material, bantuan logistik. Itu penting dan harus diapresiasi. Namun, pendekatan reaktif ini mahal secara sosial dan ekonomi. Setiap banjir bandang merusak aset yang baru saja dibangun. Setiap erupsi memaksa aktivitas ekonomi dan pendidikan terhenti. Biaya pemulihan selalu lebih besar daripada biaya pencegahan.
Yang dibutuhkan sekarang adalah pergeseran paradigma. Pertama, tata ruang harus benar-benar menjadi instrumen mitigasi, bukan sekadar dokumen formal. Kawasan hulu sungai dan lereng rawan longsor tidak boleh terus menjadi lokasi pembangunan tanpa pengamanan memadai. Kedua, sistem peringatan dini perlu dihubungkan langsung dengan protokol evakuasi yang dipahami warga, bukan hanya beredar di grup WhatsApp aparat. Ketiga, operasi modifikasi cuaca dan teknologi pemantauan harus dilengkapi dengan penguatan kapasitas lokal—mulai dari desa tangguh bencana hingga pelatihan rutin bagi masyarakat.
Beberapa langkah sudah dimulai. Presiden menekankan prinsip “lebih baik lebih” dalam anggaran mitigasi. DPR mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga. BMKG dan BNPB terus mengembangkan operasi modifikasi cuaca. Namun, semua itu akan sia-sia jika tidak diikuti perubahan budaya: dari menunggu perintah pusat menjadi inisiatif lokal yang berkelanjutan.
Bencana tidak bisa dicegah sepenuhnya. Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik dan berada di jalur pertemuan angin monsun. Yang bisa kita ubah adalah cara kita menghadapinya. Ketika hujan lebat atau abu vulkanik datang, pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi “mengapa terjadi?”, melainkan “mengapa kita belum siap?”.
Jika mitigasi hanya menjadi agenda setelah korban berjatuhan, kita akan terus mengulang siklus yang sama: terkejut, bereaksi, lalu lupa. Saatnya menjadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan, bukan sekadar respons.
*(Dosen FTIK UIN Ponorogo)
