Oleh: Agus Setyawan
*********
Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 hingga 6,5 yang mengguncang kawasan utara Jakarta dan Kepulauan Seribu pada Sabtu 12 September 2026 menjadi pengingat keras. Guncangan terasa hingga berbagai wilayah di ibu kota, meski tidak menimbulkan kerusakan besar dan tidak berpotensi tsunami. Peristiwa ini seharusnya tidak berhenti sebagai berita harian. Ia menyingkap kembali pertanyaan mendasar: seberapa siap Jakarta menghadapi ancaman bencana yang nyata?
Jakarta duduk di atas landasan geologis yang rawan. Selain potensi gempa dari sesar lokal dan zona subduksi, kota ini juga menghadapi banjir, penurunan tanah, dan tekanan perubahan iklim. Setiap kali bumi berguncang, yang muncul bukan hanya kepanikan sesaat, melainkan evaluasi terhadap sistem peringatan dini, ketahanan bangunan, koordinasi antarlembaga, serta kesiapsiagaan masyarakat. Latihan dan sosialisasi memang sudah dilakukan, tetapi pengujian nyata selalu memperlihatkan celah yang belum tertutup.
Strategi mitigasi yang ada saat ini mencakup beberapa lapisan. Di sisi gempa, edukasi prosedur perlindungan diri, audit bangunan, dan koordinasi dengan BMKG terus digencarkan. Untuk banjir, normalisasi sungai, sistem polder, pompa, serta pembangunan tanggul pesisir melalui NCICD menjadi andalan. Solusi berbasis alam seperti ruang terbuka hijau dan sumur resapan juga mulai diperluas. Di tingkat kelembagaan, BPBD DKI mendorong pelatihan masyarakat, gladi kesiapsiagaan, dan kolaborasi lintas sektor.
Namun, tantangan tetap besar. Banyak bangunan lama belum memenuhi standar tahan gempa. Sistem peringatan dini masih perlu dipercepat agar informasi sampai ke warga dalam hitungan detik. Koordinasi antarinstansi sering kali berjalan lambat ketika beberapa ancaman terjadi bersamaan. Sementara itu, kepadatan penduduk dan permukiman di kawasan rawan memperbesar kerentanan.
Dalam konteks ini, wacana mempercepat pemindahan ibu kota ke Nusantara kembali relevan untuk ditinjau. Proyek tersebut dirancang untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Akan tetapi, percepatan pemindahan tidak boleh mengorbankan penguatan mitigasi di Jakarta hari ini. Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan permukiman besar. Oleh karena itu, investasi pada ketahanan bencana di ibu kota lama harus berjalan paralel dengan pembangunan ibu kota baru.
Gempa kemarin mengajarkan bahwa ancaman alam tidak menunggu kelengkapan infrastruktur atau target politik. Yang dibutuhkan adalah konsistensi: memperketat standar bangunan, mempercepat sistem peringatan dini yang andal, memperkuat infrastruktur pengendali banjir secara terpadu, serta membangun budaya sadar bencana hingga tingkat komunitas terkecil. Evaluasi jujur terhadap progress IKN juga diperlukan agar keputusan percepatan didasarkan pada kesiapan teknis dan fiskal, bukan semata ambisi.
Keselamatan warga dan keberlangsungan kota tidak boleh digadaikan pada reaksi setelah kejadian. Mitigasi yang kuat dibangun sebelum bencana datang. Gempa di utara Jakarta adalah sinyal. Apakah kita memilih untuk memperkuat sistem secara sungguh-sungguh, atau kembali menunggu guncangan berikutnya?