Aswaja News – Sejumlah Sivitas Akademika dari berbagai kampus menyampaikan pernyataan sikap “Indonesia Darurat Kenegarawanan” terhadap Presiden Joko Widodo selama 3 hari berturut-turut.
Hari ini, Universitas Indonesia (UI) menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo (2/2).
“Negeri kami nampak kehilangan kemudi, akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya dan moral bangsa. Kami warga dan alumni UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi,”
Universitas Indonesia turut menuntut agar Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI, dan Polri bersikap netral dan dibebaskan dari paksaan memenangkan salah satu Paslon.
Baca juga :
Langgar Aturan, Bawaslu Ponorogo Tertibkan 2400 Alat Peraga Kampanye
Sebelumnya, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) juga menggelar pernyataan sikap di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman (1/2).
“Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan,” ungkap Prof Fathul Wahid (Rektor UII).
Aksi UII dan UI tersebut dilayangkan setelah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan “Petisi Bulaksumur”. Petisi tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, DIY (31/1).
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” bunyi Petisi Bulaksumur.
Baca juga :
Presiden Jokowi Resmikan Gedung Kampus UNU Yogyakarta, Begini Pesannya
“Presiden Joko Widodo sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”.
Sebagai alumni UGM, Jokowi diberi peringatan agar taati janji alumni UGM.
“…Bagi kami almamater ku berjanji setia. Ku penuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara…“.
Baca juga :
Ketua PBNU Bocorkan Strategi Nahdlatul Ulama Dalam Halaqah Nasional
Ketiga kampus tersebut kompak menyatakan sikap akibat munculnya indikator Presiden Jokowi yang “cawe-cawe” pada Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.
Indikator utama adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.
Proses pengambilan keputusan dinilai sarat dengan intervensi politik yang melanggar etika hingga membuat Ketua MK Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya.
Baca juga :
Harlah NU Ke-101 Diawali Istighatsah, Gus Mus: Tugas NU Bukan Memenangkan Capres
Indikator kedua adalah pernyataan ketidaknetralan Presiden Joko Widodo yang diumumkan secara terang-terangan kepada media tentang diperbolehkannya Presiden berkampanye dan berpihak.
Indikator ketiga disampaikan UII akibat adanya aksi distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presidan Joko Widodo yang juga dinilai sarat kepentingan politik.
Selanjutnya, adanya mobilisasi aparatur negara yang ditujukan untuk memberi dukungan terhadap Paslon tertentu.
“Menuntut Presiden Joko Widodo beserta Aparatur Pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan,” tegas Rektor UII.
(Azza Fahreza)
2 thoughts on ““Indonesia Darurat Kenegarawanan” Ramai Dilayangkan Sejumlah Kampus Kepada Presiden Jokowi”