AswajaNews – Komisi D DPRD Jawa Timur mulai melakukan kajian terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Langkah ini diambil untuk memastikan kawasan tersebut tetap terjaga sebagai wilayah wisata sekaligus penyangga lingkungan yang penting di Jawa Timur.
Kajian dilakukan melalui kegiatan monitoring lapangan dan rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pembahasan difokuskan pada dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan dan tata ruang wilayah.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim menyampaikan bahwa hasil monitoring sementara akan dibahas lebih lanjut bersama Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, serta DPMPTSP Jawa Timur untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat.
Dari hasil pemantauan di lapangan, diketahui bahwa dari sejumlah aktivitas pertambangan yang berjalan di Kecamatan Ngebel, hanya satu lokasi yang telah mengantongi izin resmi. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam proses penataan ke depan.
Meski demikian, Abdul Halim menegaskan bahwa pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan perizinan. Menurutnya, proses legalisasi usaha tambang memiliki tahapan yang tidak sederhana sehingga perlu pendekatan yang proporsional.
Ia menambahkan bahwa status Ngebel sebagai kawasan wisata dan wilayah penyangga lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan dinilai sangat penting.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo Jamus Kunto menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendukung upaya penataan aktivitas pertambangan demi menjaga keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, persoalan tambang tidak hanya menyangkut satu sektor, tetapi juga berkaitan dengan regulasi lintas lembaga sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan provinsi.
Kajian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan perlindungan lingkungan, sekaligus memastikan kawasan Ngebel tetap lestari sebagai destinasi wisata unggulan Ponorogo.***
