Oleh: Agus Setyawan
*********
Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, Kabupaten Ponorogo mencatat rentetan kasus korupsi yang saling beriringan. Dimulai dari Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Sugiri Sancoko pada November 2025, berlanjut ke perkara tunjangan perumahan DPRD, dugaan penyimpangan bantuan sosial, hingga beberapa perkara lain yang ditangani Kejaksaan Negeri setempat. Yang terjadi bukan sekadar satu-dua pelanggaran, melainkan rangkaian yang menyingkap celah tata kelola yang dalam.
Kasus yang paling menonjol adalah OTT KPK terhadap Bupati Sugiri Sancoko beserta Sekretaris Daerah, Direktur RSUD Dr. Harjono, dan pihak swasta. Dugaan yang terungkap mencakup tiga klaster: suap pengurusan jabatan, fee proyek pekerjaan di rumah sakit daerah, dan gratifikasi. Nilai yang diduga diterima bupati mencapai sekitar Rp 2,6 miliar. Pada Agustus 2026, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 300 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp 6,7 miliar.
Belum selesai perkara itu, Kejaksaan Negeri Ponorogo mengusut dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD periode 2023–2026. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 3,6 miliar. Dua tersangka telah ditetapkan, termasuk mantan Ketua DPRD dan pejabat keuangan sekretariat dewan. Hingga September 2026, lebih dari 50 saksi telah diperiksa, dan masa penahanan tersangka diperpanjang.
Di sisi lain, penyidikan dugaan penyimpangan bansos di Dinas Sosial masih berjalan. Kejari menunggu hasil audit BPKP untuk menghitung kerugian negara. Sepanjang 2025, lembaga yang sama juga menangani perkara kredit fiktif dan pengelolaan tambang. Akumulasi kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak terbatas pada satu pintu, melainkan menyebar di berbagai lini pemerintahan daerah.
Rentetan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sistem pengawasan internal. Bagaimana mungkin dalam waktu berdekatan muncul perkara di tingkat kepala daerah, legislatif, dan dinas teknis? Apakah mekanisme pengendalian sudah berjalan, atau justru longgar sehingga celah dimanfaatkan berulang kali? Setiap kasus yang terungkap seharusnya menjadi titik evaluasi menyeluruh, bukan sekadar penanganan perkara per perkara.
Masyarakat Ponorogo berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih. Ketika anggaran daerah dan bantuan sosial menjadi objek penyimpangan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, melainkan juga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan. Penegakan hukum harus dilanjutkan hingga tuntas, termasuk pemulihan aset. Namun, yang lebih penting adalah perbaikan sistem: transparansi pengadaan, pembatasan diskresi dalam mutasi pejabat, penguatan inspeksi daerah, serta pengawasan masyarakat yang lebih aktif.
Korupsi yang datang beruntun di satu daerah bukanlah kebetulan. Ia adalah sinyal bahwa ruang bagi praktik menyimpang masih terbuka lebar. Menutup ruang itu membutuhkan lebih dari sekadar vonis. Ia menuntut perubahan tata kelola yang konsisten agar rentetan serupa tidak terulang di masa depan.
