Oleh: Agus Setyawan
*********
Antrean truk dan bus yang mengular di stasiun pengisian bahan bakar umum di luar Jawa seolah menjadi pemandangan rutin. Di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Jawa Timur, sopir menghabiskan berjam-jam—bahkan semalaman—hanya untuk mendapatkan solar bersubsidi. Sementara itu, pemerintah dengan bangga mengumumkan keberhasilan menghentikan impor solar sejak Juli 2026 berkat mandatori biodiesel B50. Paradoks ini mengingatkan kita bahwa kemandirian energi di atas kertas belum tentu menuntaskan carut-marut di lapangan.
Keberhasilan B50 memang patut diapresiasi. Indonesia menjadi negara pertama yang memproduksi solar dengan campuran 50 persen biodiesel berbahan baku kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, langkah itu membuat uang yang sebelumnya mengalir ke luar negeri kini berputar di dalam negeri dan dinikmati petani sawit. Konsumsi solar nasional yang mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun kini sebagian besar dipenuhi dari dalam negeri. Secara makro, ini adalah langkah maju menuju ketahanan energi.
Namun, realitas di SPBU bercerita lain. Kelangkaan solar bersubsidi terus berulang. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bahkan harus menyampaikan keluhan langsung kepada manajemen Danantara karena pasokan yang tidak merata mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Di Jawa Timur, antrean truk sempat memakan badan jalan. Organisasi Angkutan Darat mencatat kuota yang turun dan sistem barcode MyPertamina yang mudah disalahgunakan sebagai salah satu pemicu. Ada dugaan praktik langsir, jual-beli barcode, hingga ketidakmerataan alokasi antara Jawa dan luar Jawa.
Masalahnya bukan sekadar kekurangan volume. Lebih dalam, ini mencerminkan kelemahan tata kelola distribusi. Kuota yang ditetapkan BPH Migas sering tidak sejalan dengan kebutuhan aktual di daerah. Pengawasan di tingkat SPBU cenderung performatif. Ketika stok di terminal dinyatakan aman, hambatan justru muncul di jalur penyaluran terakhir. Ketimpangan regional semakin terasa: wilayah yang lebih jauh dari pusat distribusi dan memiliki infrastruktur logistik lebih lemah menanggung beban lebih berat.
Dampaknya tidak main-main. Sektor transportasi dan logistik merasakan langsung. Biaya operasional naik karena pengemudi terpaksa beralih ke solar nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal. Aktivitas ekonomi di daerah ikut tersendat. Dalam jangka panjang, carut-marut ini mengikis kepercayaan publik terhadap kebijakan energi yang sebenarnya memiliki niat baik.
Pemerintah sedang mendorong de-dieselisasi secara besar-besaran. Program penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit listrik tenaga surya menjadi bagian dari visi 100 gigawatt tenaga surya. Langkah ini strategis. Biaya pembangkitan dari diesel jauh lebih mahal dibanding kombinasi surya dan baterai. Namun, transisi energi tidak boleh meninggalkan persoalan distribusi solar yang masih berlangsung. Keduanya harus berjalan beriringan.
Solusi tidak cukup dengan menambah kuota sesaat atau melakukan alih suplai darurat. Diperlukan perbaikan sistemik. Pertama, transparansi data distribusi harus dibuka kepada pemerintah daerah agar pengawasan bisa dilakukan bersama. Kedua, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan harus tegas dan konsisten, bukan hanya seremonial. Ketiga, alokasi kuota perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah dan musim, bukan sekadar formula nasional yang kaku. Keempat, integrasi antara kebijakan biodiesel, distribusi BBM, dan percepatan energi terbarukan harus lebih utuh agar tidak terjadi tumpang-tindih kepentingan.
Kemandirian energi tidak hanya diukur dari kemampuan menghentikan impor. Ia juga diukur dari kemampuan memastikan setiap liter solar yang diproduksi dalam negeri sampai ke tangan yang membutuhkan secara adil dan tepat waktu. Selama antrean masih mengular di luar Jawa sementara wacana kemandirian bergema di pusat, carut-marut solar akan tetap menjadi cerminan ketimpangan yang belum selesai.
Bangsa ini sudah menunjukkan kemampuan berinovasi dengan B50. Kini saatnya membuktikan kemampuan mengelola distribusi dengan sama baiknya. Tanpa itu, kemandirian energi hanya akan menjadi slogan yang indah di atas kertas, sementara di jalanan para sopir masih menunggu giliran mengisi tangki.
