AswajaNews – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperkuat pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027. Langkah ini dilakukan agar proses penerimaan siswa baru berjalan lebih transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik diskriminasi.
Penguatan pengawasan tersebut dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga bersama Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga integritas layanan pendidikan nasional.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa SPMB Ramah tidak hanya dipandang sebagai agenda administratif tahunan. Program ini ditempatkan sebagai bagian penting dari pelayanan publik di bidang pendidikan yang menyangkut hak anak untuk memperoleh akses belajar secara adil.
Melalui SPMB Ramah, pemerintah ingin memastikan seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke satuan pendidikan. Perhatian khusus juga diberikan kepada anak dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB harus dijalankan secara bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas diminta ikut memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan.
Selain Polri, Kejaksaan, KPK, dan Kemendagri, pengawasan SPMB Ramah juga melibatkan Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Komisi Nasional Disabilitas. Keterlibatan berbagai lembaga ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap peserta didik dan mencegah penyimpangan di lapangan.
Pengawasan ketat juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang kerap muncul saat penerimaan siswa baru, seperti praktik titipan, manipulasi jalur penerimaan, hingga ketidakadilan akses pendidikan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi dan mengedepankan asas keadilan.
SPMB Ramah 2026 menjadi bagian dari upaya reformasi layanan pendidikan nasional agar lebih bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat. Dengan pengawasan lintas sektor, pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027 diharapkan berlangsung lebih tertib dan minim polemik di berbagai daerah.***
