AswajaNews – Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengecam keras kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan AS, pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah.
AS sebelumnya sempat buron setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati. Pelariannya berakhir setelah aparat menangkapnya di wilayah Wonogiri pada Kamis, 7 Mei 2026.
Dudung menilai status sebagai tokoh agama maupun pemimpin lembaga pendidikan tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari proses hukum. Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai aturan.
Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan relasi kuasa dalam kasus tersebut. Lembaga pendidikan, kata Dudung, seharusnya menjadi ruang yang aman bagi peserta didik, bukan tempat terjadinya eksploitasi.
“Relasi kuasa seperti ini amat intimidatif dan harus diusut secara tuntas,” ujar Dudung dalam keterangannya.
Dudung meminta kepolisian bertindak tegas dan tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk menghindari pemeriksaan. Apalagi tersangka disebut sempat berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat.
Selain penegakan hukum, Dudung menegaskan bahwa pemulihan korban harus menjadi perhatian utama. Identitas para korban, terutama yang masih di bawah umur, wajib dilindungi agar tidak menambah tekanan psikologis.
Ia juga mendorong aparat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS secara maksimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan keadilan bagi korban sekaligus efek jera bagi pelaku.
Dudung memahami tuntutan masyarakat agar proses hukum berjalan cepat dan transparan. Ia berharap aparat dapat menunjukkan keberpihakan kepada korban dengan menegakkan hukum secara tegas, sigap, dan tanpa pandang bulu.***
