AswajaNews – Wacana rekrutmen guru hanya melalui jalur calon pegawai negeri sipil atau CPNS kembali mencuat pada tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan Komisi X DPR RI sebagai bagian dari reformasi tata kelola guru nasional.
Munculnya usulan itu pun memunculkan berbagai pertanyaan, terutama di kalangan guru yang saat ini telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan tersebut akan berdampak pada keberlangsungan status PPPK guru.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan tenaga pendidik di Indonesia. Salah satu usulan utamanya adalah penyatuan sistem rekrutmen guru melalui jalur CPNS.
Menurutnya, penerapan berbagai skema pengangkatan guru selama ini justru memunculkan persoalan baru di lapangan. Sistem PPPK penuh waktu maupun paruh waktu dinilai menimbulkan tumpang tindih aturan dan ketidakpastian status kepegawaian.
Selain itu, masih ditemukan persoalan keterlambatan pembayaran gaji dan hak guru PPPK di sejumlah daerah. Kondisi tersebut disebut terjadi akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan tenaga pendidik.
Komisi X DPR juga meminta pemerintah mencabut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu. Rekrutmen guru melalui skema tersebut dinilai perlu dihentikan agar sistem kepegawaian guru lebih terintegrasi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai seluruh proses rekrutmen, distribusi, hingga pembinaan karier guru sebaiknya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerataan dan kesejahteraan guru di berbagai daerah bisa lebih terjamin.
Usulan rekrutmen guru melalui jalur CPNS juga dianggap dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan jumlah formasi berdasarkan kebutuhan nyata di masing-masing wilayah.
Meski baru berupa usulan, wacana tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, khususnya bagi tenaga pendidik PPPK yang menanti kepastian kebijakan pemerintah terkait masa depan status kepegawaiannya.***
