AswajaNews – Jawa Timur menjadi salah satu provinsi penting dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program pendidikan gratis ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mereka mendapat akses belajar yang lebih layak, terarah, dan berkelanjutan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut Sekolah Rakyat sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperkuat kesiapan kepala sekolah, wali asrama, dan wali asuh melalui Bimbingan Teknis Sekolah Rakyat se-Jatim di BPSDM Provinsi Jawa Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Jatim mencatat terdapat 26 Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Jumlah itu menjadi yang terbanyak secara nasional. Sekolah Rakyat di Jatim menampung ribuan siswa dalam 98 rombongan belajar, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Sekolah Rakyat memakai pendekatan berbasis asrama. Pola ini tidak hanya memberi ruang belajar formal, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup, kedisiplinan, karakter, dan kemandirian siswa. Bagi anak dari keluarga miskin, sistem asrama memberi lingkungan yang lebih stabil untuk belajar dan berkembang.
Program ini juga menyasar anak-anak yang selama ini rentan tertinggal dari sistem pendidikan. Kementerian Sosial menyebut Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, termasuk anak putus sekolah atau berisiko tidak melanjutkan pendidikan.
Secara nasional, pemerintah menargetkan perluasan Sekolah Rakyat secara bertahap. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan jumlah penerima manfaat ditargetkan menembus lebih dari 30 ribu siswa pada 2026 dan meningkat menjadi lebih dari 100 ribu siswa pada 2027.
Di sisi lain, Jawa Timur mulai mendorong guru Sekolah Rakyat menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur menggelar pelatihan AI bagi guru Sekolah Rakyat melalui program CERDIG atau Cerdas Digital. Pelatihan ini menekankan pemanfaatan AI, literasi digital, keamanan, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi.
Penguatan kemampuan guru menjadi penting karena siswa Sekolah Rakyat tidak cukup hanya diberi akses sekolah. Mereka juga membutuhkan pendampingan yang peka terhadap latar belakang keluarga, kondisi sosial, dan risiko digital. Guru perlu mampu memakai teknologi sebagai alat bantu belajar, bukan sekadar mengikuti tren.***
