AswajaNews – Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menyiapkan anggaran sekitar Rp53 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun anggaran 2026.
Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo, Sriyono, menyatakan pencairan gaji ke-13 direncanakan mulai awal Juni 2026. Proses ini menunggu regulasi teknis yang akan diterbitkan pemerintah daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pembayaran.
“Seluruh ASN Pemkab Ponorogo menerima gaji ke-13, termasuk PPPK paruh waktu. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp53 miliar,” kata Sriyono. Ia menambahkan, besaran gaji mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, disesuaikan dengan komponen penghasilan masing-masing pegawai.
Komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan bagi ASN yang memenuhi ketentuan. Pemerintah daerah saat ini masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pencairan, termasuk aspek perpajakan dan administrasi pembayaran.
Pencairan gaji ke-13 bagi ASN pemerintah pusat dijadwalkan mulai 2 Juni 2026. Sementara Pemkab Ponorogo menyesuaikan jadwal dengan kesiapan regulasi daerah, yaitu menunggu penerbitan Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
Gaji ke-13 rutin diberikan setiap pertengahan tahun sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meringankan kebutuhan pendidikan keluarga ASN menjelang tahun ajaran baru. Sriyono menjelaskan, tunjangan ini biasanya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak pegawai.
Langkah ini juga diharapkan mendorong stabilitas keuangan ASN di tengah persiapan memasuki tahun ajaran baru, sekaligus memperkuat kesejahteraan pegawai pemerintah daerah dan pusat.
Dengan pencairan yang tepat waktu, Pemkab Ponorogo memastikan ASN dan PPPK dapat memanfaatkan gaji ke-13 secara optimal, mendukung kebutuhan keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai di Kabupaten Ponorogo.***
