AswajaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterlibatan orang-orang terdekat dalam praktik korupsi dan pencucian uang sebagai pola yang terus berulang dalam berbagai perkara. Lembaga antirasuah menilai, kejahatan korupsi kini tidak lagi bergerak secara individual, melainkan melibatkan jaringan yang bekerja secara sistematis.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lingkaran dekat pelaku kerap berperan dalam proses penerimaan, pengalihan, hingga penyamaran dana hasil tindak pidana korupsi. Pihak yang masuk dalam jaringan ini bisa berasal dari keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, sampai kolega politik.
Dalam sejumlah kasus yang ditangani, KPK menemukan pola keterlibatan pihak terdekat dengan beragam peran. Ada yang diduga ikut sejak tahap awal perencanaan, ada yang menjadi perantara aliran dana, dan ada pula yang berfungsi menampung hasil korupsi agar sulit dilacak aparat penegak hukum.
Pola tersebut disebut muncul di sejumlah daerah, mulai dari dugaan intervensi proyek melalui keluarga kepala daerah, penerimaan dana lewat perantara keluarga, hingga pengumpulan setoran oleh orang kepercayaan pejabat. KPK juga menyoroti adanya pola balas jasa politik, ketika penyokong dana pilkada diduga memperoleh proyek usai kandidat yang didukung memenangkan kontestasi.
Menurut KPK, modus yang dipakai semakin canggih dan berlapis. Dalam beberapa perkara, dana hasil korupsi diduga disalurkan melalui orang kepercayaan, disimpan di safe house, hingga menggunakan nama pihak lain atau nominee untuk menyamarkan kepemilikan. Kondisi ini membuat penanganan perkara korupsi semakin kompleks karena melibatkan banyak simpul kepentingan.
KPK menegaskan korupsi kini telah menyerupai sebuah ekosistem. Ada pihak yang mengatur, menjalankan, menerima, sampai menyimpan uang hasil kejahatan. Karena itu, pemberantasan korupsi dinilai tidak cukup hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga harus membongkar seluruh jaringan yang menopang praktik tersebut.
Untuk menelusuri pola itu, KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak transaksi mencurigakan dan mengurai skema penyamaran dana. Sepanjang 2004 hingga 2025, KPK mencatat telah menangani 1.904 pelaku korupsi, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan.
KPK pun mendorong penguatan pencegahan melalui edukasi antikorupsi dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Langkah itu dinilai penting untuk memutus mata rantai korupsi yang kini tidak hanya melibatkan pejabat, tetapi juga orang-orang di lingkaran terdekatnya.***
