Oleh: M. Arwan I’tikaf, S.Pd.I, M.Pd (Kordiv.Jaringan dan Pengkaderan PC ISNU Ponorogo)
*********
Islam yang Membudaya
Islam di Nusantara tidak hanya hadir sebagai seperangkat ajaran teologis, tetapi juga menjelma menjadi sebuah kekuatan kultural yang mampu menyatu dengan kearifan lokal.
Salah satu manifestasi paling nyata dari peradaban Islam Nusantara adalah tradisi Halal Bihalal. Di balik kemeriahannya, Halal Bihalal merupakan instrumen “Rekonsiliasi Sosial” yang lahir dari kedalaman pemikiran para ulama untuk menjahit kembali robekan sosial yang mungkin terjadi selama satu tahun perjalanan hidup manusia.
Jejak Sejarah: Ijtihad Politik dan Budaya KH Wahab Hasbullah
Istilah “Halal Bihalal” tidak ditemukan dalam literatur klasik Timur Tengah, melainkan sebuah ijtihad bahasa dan budaya yang brilian dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Wahab Hasbullah.
Secara historis, tradisi ini menguat pada masa awal kemerdekaan Indonesia (sekitar tahun 1948).
Saat itu, kondisi politik nasional sedang dilanda fragmentasi dan konflik antar-elit politik yang tajam. Bung Karno berkonsultasi dengan Kiai Wahab untuk mencari solusi pemersatu. Kiai Wahab kemudian mengusulkan silaturahmi Idul Fitri dengan nama “Halal Bihalal”.
Logika Kiai Wahab sangat sederhana namun filosofis: Saling menyalahkan itu haram, maka agar menjadi halal, mereka harus duduk bersama, saling memaafkan, dan menghalalkan satu sama lain. Dari ruang politik itulah, Halal Bihalal kemudian meluas menjadi budaya massa yang melintasi batas-batas primordial di seluruh pelosok negeri.
Halal Bihalal di Ponorogo: Akulturasi di Tanah Satria
Di wilayah Ponorogo, Halal Bihalal mendapatkan warna yang khas. Sebagai daerah yang kental dengan budaya “Santri dan Satria”, tradisi ini menjadi momentum bertemunya nilai agama dengan trapsila (etika) Jawa yang adiluhung.
Di Ponorogo, Halal Bihalal sering kali diiringi dengan tradisi seungkeman—sebuah simbol penghormatan yang mendalam dari yang muda kepada yang sepuh. Dari lingkungan pesantren, institusi pendidikan, hingga komunitas seni Reyog, Halal Bihalal di Ponorogo berfungsi sebagai ajang memperkuat balung pisah. Masyarakat Ponorogo menjadikan momen ini untuk meruntuhkan tembok gengsi, mengubur dendam, dan kembali membangun komitmen kolektif untuk membangun daerah.
Rekonsiliasi Sosial: Menghalalkan yang Terurai
Secara sosiologis, Halal Bihalal adalah mekanisme pemulihan hubungan atau rekonsiliasi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, gesekan kepentingan adalah niscaya. Halal Bihalal menawarkan sebuah “jeda kemanusiaan” untuk:
- Dekonstruksi Hierarki: Semua orang dari berbagai kelas sosial berdiri sama tinggi dalam jabat tangan pemaafan.
- Harmonisasi Kembali: Mengubah energi negatif (kebencian) menjadi energi positif (persaudaraan).
- Kekuatan Modal Sosial: Masyarakat yang saling memaafkan adalah masyarakat yang solid dan sulit untuk dipecah belah.
Merawat Warisan Luhur
Halal Bihalal adalah bukti bahwa Islam di Nusantara mampu menawarkan solusi damai bagi problematika sosial melalui pendekatan budaya. Ia bukan sekadar seremoni makan bersama, melainkan sebuah komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa.
Di hari yang fitri, mari kita maknai Halal Bihalal bukan hanya sebagai tradisi tahunan, melainkan sebagai gaya hidup: untuk selalu menanam kebaikan (nandur becik) agar kita dapat memanen kemuliaan (ngunduh mulyo) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
