AswajaNews – Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai pembelian hewan kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN tidak menjadi persoalan dalam hukum Islam. MUI menyebut penggunaan anggaran negara untuk kurban dapat dipahami sebagai bagian dari bantuan yang ditujukan kepada masyarakat luas.
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa mekanisme tersebut serupa dengan bantuan sosial pemerintah lainnya. Ia membandingkannya dengan bantuan presiden yang diwujudkan dalam bentuk sembako lalu dibagikan kepada masyarakat.
Menurut Niam, hewan kurban yang dibeli melalui anggaran negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Presiden. Sapi kurban tersebut disalurkan ke berbagai daerah dan manfaatnya diterima masyarakat, sehingga logikanya dinilai sama dengan bantuan kemasyarakatan lain.
Ia juga menyebut APBN dalam konteks negara modern dapat dipahami sebagai bentuk Baitul Mal yang dikelola untuk kepentingan publik. Karena itu, kurban yang bersumber dari negara dipandang sebagai program untuk kemaslahatan masyarakat, bukan ibadah personal yang hanya kembali kepada pejabat tertentu.
Dari sisi syariat, Niam menyatakan tidak ada masalah dalam model penyaluran tersebut. Ia menilai pengadaan hewan kurban melalui kas negara memiliki dasar fikih, termasuk rujukan sejarah Islam yang membolehkan pemimpin membeli hewan kurban dari Baitul Mal.
Pada Iduladha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut anggaran pembelian sapi tersebut berasal dari APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden, dengan nilai sekitar Rp100 miliar.
Seluruh sapi kurban tersebut berasal dari peternak lokal dengan bobot premium, mulai dari lebih dari 800 kilogram hingga sekitar 1,3 ton. Jenis sapi yang disalurkan antara lain Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, Friesian Holstein, Belgian Blue, dan Charolais.
Juri menjelaskan harga sapi berbeda-beda karena menyesuaikan bobot dan lokasi masing-masing daerah. Dengan skema tersebut, pemerintah menyebut penyaluran sapi kurban dilakukan melalui anggaran bantuan kemasyarakatan presiden dan ditujukan untuk masyarakat di berbagai wilayah.***
