AswajaNews – DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Salah satu sorotan utama adalah sektor perekonomian yang dinilai belum merata di seluruh daerah.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda laporan rekomendasi Panitia Khusus atas pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun 2025.
Juru Bicara Pansus LKPJ, Khusnul Arif, mengatakan pihaknya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,33 persen pada 2025. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Meski demikian, DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan ekonomi di 38 kabupaten/kota. Sebab, masih terdapat kesenjangan pertumbuhan yang cukup lebar antardaerah.
“Pertumbuhan yang tinggi secara agregat belum merata pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” kata Khusnul Arif dalam laporan Pansus.
Salah satu contoh ketimpangan terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan yang mencapai 7,01 persen. Angka itu berbanding jauh dengan Kota Kediri yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,68 persen.
Selain persoalan pertumbuhan ekonomi, DPRD juga menyoroti sektor kemiskinan. Pansus mengapresiasi penurunan persentase penduduk miskin Jawa Timur dari 9,56 persen pada September 2024 menjadi 9,30 persen pada September 2025.
Namun, kawasan Madura disebut masih membutuhkan perhatian khusus. Beberapa daerah seperti Sampang, Bangkalan, dan Sumenep masih mencatat angka kemiskinan di atas 17 persen sehingga memerlukan strategi penanganan yang lebih fokus.
DPRD mendorong Pemprov Jawa Timur menjalankan strategi pengentasan kemiskinan berbasis wilayah. “Penanggulangan kemiskinan perlu berkonsentrasi pada kantong-kantong kemiskinan,” ujar Khusnul, menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih tepat sasaran.***
