AswajaNews – Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur mencatat inflasi bulanan Provinsi Jawa Timur pada Maret 2026 sebesar 0,39 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding inflasi nasional secara bulanan yang mencapai 0,41 persen. Meski demikian, inflasi tahunan Jawa Timur tercatat lebih tinggi daripada nasional.
Secara tahunan, inflasi Jawa Timur pada Maret 2026 mencapai 3,79 persen, melampaui inflasi nasional yang berada di angka 3,48 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender Jawa Timur tercatat 1,13 persen. Data ini menunjukkan tekanan harga di Jawa Timur masih cukup terasa, terutama setelah momentum Ramadan dan Idul Fitri.
BPS Jawa Timur menyebut inflasi Maret 2026 terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, telur ayam ras, minyak goreng, dan ikan turut memberi tekanan terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen.
Plt. Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati menjelaskan, Jawa Timur secara historis cenderung mengalami inflasi pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Pada periode tersebut, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan, lauk pauk, transportasi, dan kebutuhan konsumsi rumah tangga biasanya meningkat.
Tekanan harga pangan tersebut berdampak langsung pada daya beli warga. Bagi keluarga pekerja, pedagang kecil, mahasiswa kos, dan rumah tangga miskin, kenaikan harga bahan pokok sekecil apa pun dapat mengubah pola belanja harian. Mereka biasanya menyesuaikan konsumsi dengan mengurangi jumlah pembelian, mengganti jenis lauk, atau menunda kebutuhan lain yang tidak mendesak.
Kondisi ini membuat inflasi pangan perlu mendapat perhatian serius. Ketika harga daging ayam, daging sapi, telur, minyak goreng, dan cabai naik bersamaan, beban rumah tangga tidak hanya muncul dari satu komoditas. Kenaikan terjadi pada beberapa kebutuhan yang biasa dikonsumsi sehari-hari, sehingga tekanan terhadap pengeluaran keluarga menjadi lebih berat.
Inflasi tertinggi di Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat terjadi di Sumenep, yakni 5,31 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan harga tidak merata di semua daerah. Karena itu, pengendalian inflasi perlu membaca kondisi tiap wilayah, terutama daerah kepulauan, daerah dengan biaya distribusi tinggi, dan wilayah yang bergantung pada pasokan dari luar daerah.***
