AswajaNews – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 pada Jumat, 1 Mei 2026, buruh di Jawa Timur mulai menyiapkan aksi untuk menyuarakan sejumlah tuntutan ketenagakerjaan. Isu utama yang mereka bawa meliputi pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, penghapusan sistem outsourcing, serta penolakan terhadap praktik upah murah.
Aksi buruh Jawa Timur rencananya akan dipusatkan di Surabaya. Sekitar 6.000 buruh disebut akan turun ke Jalan Pahlawan Surabaya untuk memperingati May Day 2026. Massa buruh juga diimbau mengikuti aksi secara tertib, damai, dan tanpa kekerasan.
Tuntutan buruh tahun ini tidak hanya berkaitan dengan kenaikan upah. Mereka juga menyoroti perlindungan kerja, kepastian status hubungan kerja, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan lemahnya jaminan sosial bagi pekerja. Dalam konteks itu, tuntutan pengesahan UU Ketenagakerjaan baru menjadi salah satu agenda utama gerakan buruh.
Isu outsourcing menjadi perhatian besar karena buruh menilai sistem alih daya sering membuat pekerja berada dalam posisi rentan. Status kerja yang tidak pasti, kontrak berkepanjangan, serta lemahnya perlindungan hak pekerja membuat buruh mendesak pemerintah membatasi atau menghapus praktik outsourcing yang merugikan pekerja.
Selain outsourcing, buruh juga membawa isu upah murah. Di Jawa Timur, kesenjangan upah antardaerah masih terasa. UMK 2026 tertinggi berada di Kota Surabaya sebesar Rp5.288.796, disusul Kabupaten Gresik Rp5.195.401, Kabupaten Sidoarjo Rp5.191.541, Kabupaten Pasuruan Rp5.187.681, dan Kabupaten Mojokerto Rp5.176.101.
Meski sejumlah daerah industri memiliki UMK di atas Rp5 juta, banyak wilayah lain di Jawa Timur masih berada jauh di bawah kawasan ring satu industri. Kondisi ini membuat isu upah layak tetap menjadi bahan sorotan, terutama bagi buruh yang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, biaya kontrakan, dan kebutuhan keluarga.
Gerakan buruh juga mendorong pemerintah membentuk kebijakan yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman PHK. Dalam sejumlah tuntutan May Day 2026, buruh menyinggung perlunya Satgas PHK, reformasi pajak, perlindungan pekerja, serta kebijakan sosial yang lebih berpihak kepada keluarga buruh.
May Day 2026 di Jawa Timur menjadi momentum penting untuk menguji komitmen pemerintah terhadap perlindungan pekerja. Bagi buruh, peringatan Hari Buruh bukan sekadar aksi tahunan, melainkan ruang untuk menagih kebijakan yang lebih adil, memastikan upah layak, memperkuat kepastian kerja, dan menghentikan praktik ketenagakerjaan yang menekan kehidupan pekerja.***
