Oleh Ayik Heriansyah
Pengurus Lembaga Dakwah PWNU Jabar – Lulusan Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia
Data dan fakta hubungan Hizbut Tahrir dengan militer cukup lengkap direkam oleh Muhammad Muhsin Radhi seorang anggota Hizbut Tahrir Irak yang menulis tesis berjudul Hizbut Tahrir, Tsaqafatuhu wa Manhajuhu fi lqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyah.
Tesis ini memotret keseluruhan aktivitas Hizbut Tahrir di Arab dari kelahirannya sampai tahun 2006. Berhasil dipertahankan pada sidang tesis di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Baghdad.
Pada tahun 2008 diterjemahkan oleh Muhammad Baijuri dan Romli Abu Wafa anggota Hizbut Tahrir di Jawa Timur. Diterbitkan oleh penerbit al-Izzah dengan judul Tsaqafah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah. Tahun 2012 diterbit ulang oleh penerbit Al-Azhar Press dengan editor ahli Hafidz Abdurrahman alias Moch Maghfur Wahid (Ketum HTI 2004 – 2010).
Khusus upaya kudeta HT di Yordania, Abu Za’rur seorang anggota HT Yordania merekamnya dalam buku Ash-Shahwah al-Islamiyyah bain al-Waqi’ wa Tathla’at al-Mustaqbal yang ditulis pada tahun 1997. Diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman alias Yoyok Rudianto (DPP HTI). Diterbitkan oleh Al-Azhar Press dengan judul Seputar Gerakan Islam cetakan ke-6 pada tahun 2016.
Yordania
HT Yordania mulai intensif menjalin hubungan dengan militer dalam rangka thalab an-nushrah tahun 1966-1969, namun gagal. Anggota HT yang berhubungan dengan militer, ditangkap, lalu didakwa melakuan makar mau menggulingkan pemerintahan, mengubah konstitusi dan terlibat dalam organisasi terlarang, yakni Hizbut Tahrir. Empat belas orang divonis hukuman mati. Selainnya mendapat hukuman 15 tahun penjara (Radhi Muhsin 2012:130).
Peristiwa ini diumumkan secara resmi oleh HT (Za’rur 2016:210). Pada tahun 1993, HT kembali mengulangi thalab an-nushrah yang berhasil digagalkan oleh pemerintah. Pemerintah Yordania menuduh HT berupaya membunuh Raja Hussein. Peristiwa ini dikenal dengan Problem Universitas Mu’tah. Kemudian pemerintah melakukan penangkapan terhadap aktivis HT (Za’rur 2016:219).
Irak
Pada tahun 1965-1967, HT banyak melakukan hubungan dengan militer Irak. Salah satuya adalah Basyir ath-Thalib, seorang Komandan Garda Republik. Namun, rencana pengambilan kekuasaan HT melalui Basyir ath-Thalib gagal, karena didahului oleh kudeta yang dilakukan oleh Garda Nasional. HT terus menjalin hubungan dengan militer Irak, di antaranya, Ibrahim Dawud dan Sa’dun Ghaidan.
Dua orang ini menguasai pasukan tempur Irak. Pasukan Garda Republik berada di pihaknya yang menjadi satu satunya pelaksana operasi militer yang komandonya dari Baghdad. Hubungan dengan HT putus di tengah jalan, karena peristiwa kudeta silih berganti di Irak (Radhi Muhsin 2012:139-142).
Selama tahun 1979 – 1983, HT di Irak menjalin hubungan dengan militer. Beberapa perwira militer menerima ajakan HT untuk mendirikan khilafah, seperti Jenderal Salim Husein dan Brigjen. Hasyim Yunus. Lagi-lagi, upaya HT kembali gagal, setelah seorang dokter purnawirawan melaporkan perihal HT ke Presiden Saddam Husein. Lalu, Presiden Saddam Husein melakukan operasi penangkapan terhadap aktivis HT dan beberapa perwira yang mendukung HT (Radhi Muhsin 2012:143).
Tunisia
Di Tunisia, HT memulai aktivitasnya pada tahun 1983. Ada beberapa perwira militer aktif yang tergabung di dalamnya. Mereka ditangkap dan dipenjara atas tuduhan terlibat organisasi terlarang (Radhi Muhsin 2012:160).
Pakistan
Sedangkan di Pakistan, HT memulai kegiatannya pada pertengahan tahun 1990-an. Pada tahun 2004, pemerintah secara resmi melarang organisasi HT. Pada hari Rabu (7/3/2012) Pakistan Today menurunkan laporan, Brigjen Ali Khan dari Angkatan Darat diseret ke pengadilan militer atas tuduhan merencanakan kudeta untuk mendirikan khilafah di Pakistan.
Menurut kesaksian Mayjen Amir Riaz di pengadilan, Brigjen Ali Khan telah bertemu dengan petinggi HT di Palestina. Brigjen Ali Khan telah berhasil mendapat dukungan dari sejumlah perwira Angkatan Udara setelah menjalin hubungan dengan Hizbut Tahrir (Arrahmah 2012).
Bersamaan dengan pengadilan Brigjen Ali Khan, juga diadili empat orang perwira menengah berpangkat Mayor (Islamemo 2012).
Sudan
Setahun sebelum terjadi kudeta militer di Sudan pada hari Senin, 25 Oktober 2021, (Pradita 2021) Abdul Fattah Al-Burhan yang menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Sudan saat wawancara dengan stasiun televisi Sudan 25 April 2020 mengatakan, ada partai politik yang telah membentuk sel-sel di tubuh militer.
Partai tersebut berusaha menjalin komunikasi dengan beberapa prajurit di militer. Menurutnya, ada peran partai politik di semua kudeta yang terjadi. Bukan dilakukan oleh militer sendiri (Hizbut Tahrir Sudan 2020). Ada pihak-pihak yang ingin menabur perselisihan di angkatan bersenjata (Ibrahim Utsman 2021).
Disinyalir Hizbut Tahrir-lah partai politik yang dimaksud. Hal ini tampak dari pernyataan normatif Jurubicara Hizbut Tahrir Sudan tentang khilafah dan penegakan hukum-hukum Allah swt, guna memalingkan perhatian dan mengaburkan dari persoalan sebenarnya. Seolah-olah mau menghapus jejak Hizbut Tahrir di militer Sudan (Media al-Wa’ie 2020).
Bagaimana dengan Indonesia?
