AswajaNews – Jawa Timur kembali mencatat capaian kuat di sektor ekonomi kehutanan berbasis masyarakat. Nilai Transaksi Ekonomi atau NTE Kelompok Tani Hutan, KTH, Jawa Timur pada Triwulan I 2026 mencapai Rp367,95 miliar, tertinggi secara nasional. Capaian itu juga naik 26,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang, produktif, dan memberi nilai tambah bagi warga sekitar kawasan hutan. Menurutnya, KTH tidak hanya menjadi kelompok pengelola hasil hutan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.
Secara nasional, NTE KTH pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp619,58 miliar. Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menyumbang Rp367,95 miliar atau setara 59,38 persen dari total nasional. Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai kontributor utama ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari penguatan kelembagaan KTH dan peran penyuluh kehutanan di lapangan. Pendampingan yang intensif dinilai membantu kelompok tani hutan mengelola potensi lokal, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar.
Beberapa kabupaten menjadi penyumbang terbesar transaksi KTH Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek menempati posisi tertinggi dengan nilai Rp185,35 miliar, disusul Lamongan Rp22,15 miliar, Blitar Rp20,74 miliar, Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Lumajang Rp17,82 miliar.
Dari sisi komoditas, transaksi KTH Jawa Timur masih didominasi hasil hutan kayu dengan nilai akumulatif lebih dari Rp200 miliar. Meski demikian, Pemprov Jawa Timur mendorong diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu agar nilai ekonomi masyarakat sekitar hutan semakin beragam dan berkelanjutan.
Produk KTH Jawa Timur juga mulai menembus pasar internasional. Salah satu contohnya ialah KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.
Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi kawasan hutan tidak lagi hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Dengan pendampingan yang tepat, kelompok tani hutan dapat mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai jual, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi desa.***
