AswajaNews – Kabar gembira bagi ratusan ribu tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan nasib guru madrasah swasta jadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan para guru honorer terkait kepastian status kepegawaian mereka.
Hingga Februari 2026, Kemenag mencatat masih ada beban besar dalam penataan tenaga pendidik, di mana mayoritas guru madrasah berstatus non-PNS. Pemerintah kini tengah merumuskan kebijakan produktif agar peluang pengangkatan melalui regulasi yang ada dapat dimaksimalkan.
Komitmen Kemenag: Memuliakan Profesi Guru
Dalam pertemuan strategis dengan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Sekjen Kemenag menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mencari “ruang” regulasi agar guru di lembaga swasta tetap bisa mengikuti seleksi PPPK tanpa harus mengorbankan eksistensi madrasah asal mereka.
“Kami akan terus mengambil langkah-langkah produktif dan membuat kebijakan untuk memperjuangkan serta memuliakan guru. Selama peluang regulasi masih terbuka, kami perjuangkan agar guru swasta bisa diangkat menjadi PPPK,” ujar Kamaruddin Amin saat ditemui oleh wartawan di Jakarta.
Akselerasi Sertifikasi Guru (TPG) Tahun 2026
Selain status PPPK, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis lain melalui percepatan program sertifikasi. Data Kemenag menunjukkan profil tenaga pendidik saat ini:
- Total Guru Binaan Kemenag: 1.157.050 orang.
- Status PNS: 360.632 orang (31,2%).
- Status Non-PNS/Honorer: 796.418 orang.
Dari jumlah tersebut, terdapat 497.893 guru yang belum bersertifikasi. Pemerintah menargetkan akselerasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) agar guru-guru tersebut segera mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai jaring pengaman kesejahteraan sembari menunggu proses pengangkatan ASN.
Dokumen dan Persiapan bagi Guru Madrasah
Agar tidak tertinggal saat peluang pendaftaran dibuka, para guru madrasah swasta disarankan mulai menyiapkan dokumen pendukung dan memastikan validitas data di sistem resmi:
- SIMPATIKA: Pastikan data masa kerja dan riwayat mengajar terupdate secara akurat.
- Kualifikasi Akademik: Memastikan ijazah S1 sudah terverifikasi di pangkalan data pendidikan tinggi.
- Verval Ijazah: Segera lakukan verifikasi ijazah melalui akun SIMPATIKA masing-masing.
Harapan Baru di Tahun 2026
Langkah Kemenag yang menggandeng organisasi profesi dan kementerian terkait (Kemenpan-RB dan BKN) memberikan sinyal kuat bahwa skema “afirmasi” atau pengangkatan khusus bagi guru madrasah swasta bukan lagi sekadar wacana. Pemerintah berharap, dengan kepastian status ini, kualitas pendidikan agama di Indonesia dapat meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para gurunya.***
