Aswaja News – Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama mengajarkan nilai toleransi terutama berkaitan dengan perbedaan agama yang ada di Indonesia.
Dalam melindungi kelompok-kelompok rentan terutama kaum minoritas dan terpinggirkan, terdapat sejumlah PR besar yang harus diperhatikan.
Salah satu contohnya yakni penutupan patung Bunda Maria pada tahun 2023 lalu di Yogyakarta.
Kondisi tersebut sangat menggambarkan tindak intoleransi yang menganggap bahwa adanya perbedaan dapat menimbulkan ancaman dan karenanya boleh ditindas.
Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama mengambil peran besar dalam menjaga hak-hak kelompok minoritas dan terpinggirkan.
KH. Abdurrahman Wahid atau disapa Gus Dur adalah tokoh NU yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia sekaligus Presiden Indonesia ke-empat.
Dalam Sejarah, Gus Dur telah melahirkan 2 kebijakan tentang pluralism yang mengubah kondisi kelompok minoritas dan terpinggirkan, antara lain:
1. Mencabut Inpres No. 14/1967 tentang Agama dan Adat Istiadat Cina
2. Kepres No. 19/2001 untuk meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional dan mengakui Kong Hu Cu sebagai agma resmi.
Dalam kondisi lain, peran Muhammadiyah menggelar sejumlah aksi nyata yang menyatakan pentingnya mayoritas dalam melindungi kelompok minoritas, antara lain:
1. Bidang Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah terlibat dalam pemulasaran jenazah Kristen yang tergabung dalam ‘Muhammadiyah Covid-19 Command Centre’ di Kudus.
2. Bidang pendidikan
Adapun dalam bidang pendidikan, aksi nyata diperlihatkan oleh Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
Universitas tersebut memiliki 70% mahasiswa non muslim yang diberikan fasilitas dan pengajaran yang setara.
Peran penting kedua organisasi tersebut sangat besar dalam menkampanyekan ‘Moderasi Beragama dan Islam Wathaniyah’ sebagai komitmen dalam melindungi kelompok minoritas yang terpinggirkan.
