Hilman Latief, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, memprotes keengganan Mashariq untuk memberikan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Muzdalifah dan Mina.
Distribusi konsumsi di Mina juga terhambat dan tidak berjalan lancar. Selain itu, terjadi kekurangan kasur yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah.
“Kami sudah menyampaikan protes kepada Mashariq terkait isu yang terjadi di Muzdalifah. Kami juga meminta agar tidak ada kendala dalam memberikan pelayanan di Mina,” kata Hilman di Mina, Rabu (28/6/2023).
Kemenag akan terus memantau hal ini agar Mashariq bisa lebih sigap dalam memberikan pelayanan bagi jemaah haji.
Hilman menjelaskan, protes keras disampaikan kepada Mashariq karena mereka bertanggung jawab penuh atas penyediaan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina).
Mekanisme ini juga dilakukan oleh negara lain, dimana penyediaan layanan dilakukan melalui kemitraan dengan otoritas Mashariq.
“Jadi, di Armina, Mashariq bertanggung jawab penuh dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, kami menuntut agar semua hak jemaah haji Indonesia terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Hilman meminta agar Mashariq segera mengambil keputusan untuk mengantisipasi potensi masalah. Sehingga setiap permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan tanpa merugikan jemaah haji.
“Mashariq harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbesar. Oleh karena itu, diperlukan skema mitigasi yang lebih komprehensif dan responsif,” jelasnya.
Diakui Hilman, ruang yang tersedia di Mina sangat terbatas untuk jemaah haji. Setiap peziarah hanya mendapat ruang sekitar 0,8 m2. Padahal, kondisi ini sudah terjadi setiap tahun selama puluhan tahun.
“Mina Jadid adalah bukti nyata bahwa keterbatasan ruang di Mina sudah dirasakan dan diperdebatkan sejak lama,” tambah Hilman mengulas buruknya pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia.
Sumber : https://timesindonesia.co.id/english/459746/kemenag-demands-proper-rights-for-indonesian-pilgrims-due-to-bad-service
