AswajaNews – Persoalan ketidakpastian status ratusan ribu guru honorer madrasah, khususnya di sektor swasta, mulai menemui titik terang. Kementerian Agama (Kemenag) RI secara resmi tengah mengusulkan langkah afirmatif besar-besaran untuk mengangkat ratusan ribu guru madrasah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data terbaru dari Education Management Information System (EMIS) GTK per Januari 2026, terdapat sekitar 803.251 guru madrasah di seluruh Indonesia, di mana mayoritas (sekitar 95%) mengabdi di lembaga swasta.
Selama ini, kendala regulasi sering kali membuat guru madrasah swasta “terkunci” dan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK yang cenderung memprioritaskan sekolah negeri.
Usulan Pengangkatan 630.000 Guru Lewat Jalur Afirmasi
Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran Kemenag telah mengajukan usulan strategis kepada Kementerian PAN-RB untuk mengangkat 630.000 guru madrasah swasta menjadi PPPK melalui jalur afirmasi.
“Langkah ini sudah kami ambil sebagai respons atas aspirasi guru madrasah. Kami mengusulkan skema afirmasi tanpa persyaratan rumit bagi mereka yang telah lama mengabdi,” ujar juru bicara Kemenag dalam audiensi bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2).
Revisi Regulasi untuk Menghapus Diskriminasi
Pemerintah mengakui bahwa hambatan utama selama ini adalah aturan dalam Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 yang membatasi pelamar PPPK guru hanya untuk sekolah negeri. Sebagai langkah strategis, Kemenag sedang melakukan negosiasi tingkat tinggi untuk:
Melonggarkan syarat pendaftaran: Agar guru madrasah swasta memiliki hak yang sama dengan guru sekolah negeri dalam seleksi ASN.
Sinkronisasi Data: Mengintegrasikan data EMIS dengan sistem SSCASN BKN guna memastikan verifikasi masa kerja guru honorer lebih akurat.
Peningkatan Insentif Selama Masa Transisi
Sembari menunggu proses birokrasi pengangkatan, pemerintah juga menyiapkan jaring pengaman kesejahteraan bagi guru non-PNS yang belum tersertifikasi:
Alokasi Dana Insentif: Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp640 miliar untuk insentif guru honorer.
Kenaikan Besaran Insentif: Terdapat usulan untuk meningkatkan nilai insentif bulanan dari Rp250.000 menjadi Rp400.000 bagi guru yang aktif di SIMPATIKA.
Akselerasi PPG: Kemenag menargetkan percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) agar lebih banyak guru honorer yang segera menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Tantangan Fiskal dan Dukungan DPR
Meski komitmen pemerintah menguat, Menteri Agama mengingatkan bahwa pengangkatan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu waktu karena beban anggaran yang cukup besar. Pemerintah akan melakukan proses ini secara bertahap mulai tahun 2026.
DPR RI melalui Komisi VIII juga telah memberikan dukungan penuh dan mendesak Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan anggaran bagi kepastian status guru madrasah, yang dinilai sebagai investasi vital bagi masa depan bangsa.***
