Aswaja News – Beberapa hari lagi negara Indonesia akan memasuki bulan suci Ramadhan.
Lazimnya, pemerintah akan mengadakan sidang isbat untuk menetapkan tanggal 1 Ramadhan melalui berbagai metode.
Namun, ada usulan untuk menghapus kegiatan tersebut. Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui konferensi pers menegaskan sidang isbat tetap perlu diadakan.
“Sidang isbat sudah menjadi ketentuan pemerintah. Untuk menghapus itu butuh waktu panjang,” ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Lebih lanjut, Ketum PBNU tersebut berpendapat bahwa hal itu tak mungkin terjadi. Kalau sidang isbat sampai tidak ada, PBNU akan melakukan protes kepada Kemenag.
“Kalau kemenag meniadakan mungkin kami protes juga karena tiba-tiba. Sidang isbat ini diadakan agar harmoni masyarakat terjaga,” Tegasnya.
Diketahui bahwa usulan tersebut muncul dari Muhammadiyah, Gus Yahya pun merasa heran kenapa Muhammadiyah bisa mengusulkan hal semacam itu padahal dulu yang mengusulkan pertama kali diadakannya sidang isbat dalam penentuan bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah adalah dari pihak Muhammadiyah.
“Setau saya dulu yang usul Muhammadiyah,” jelas Gus Yahya.
Sesuai jadwal, sidang isbat Kemenag akan dilaksanakan pada 10 Maret 2024. (mus)
